KONSEP TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN

TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN

Dosen Pengampu : ALVA BERIANSYAH, S.IP., M.I.P

NAMA : Zyo Febriandito Agusta

Nim : B1B124081

Tata kelola keuangan pemerintahan merupakan sebuah sistem pengelolaan yang mencakup keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara maupun daerah. Konsep ini dibangun atas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Pengelolaan dimulai dari tahap perencanaan anggaran, di mana pemerintah menyusun rancangan anggaran yang selaras dengan rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Proses ini biasanya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahap ini, keterlibatan publik serta lembaga legislatif menjadi penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar tercermin dalam rencana keuangan.

Tahap berikutnya adalah penganggaran dan pelaksanaan, di mana alokasi dana ditetapkan sesuai prioritas pembangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menjadi aktor utama yang melaksanakan program dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.

Selanjutnya, terdapat mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, lalu dituangkan dalam laporan keuangan yang disusun secara periodik. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas kinerja fiskal pemerintah.

Tahap terakhir adalah pengawasan dan audit, baik yang dilakukan secara internal melalui aparat pengawas pemerintah, maupun secara eksternal oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan, memastikan integritas pengelolaan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Keseluruhan proses tata kelola keuangan tersebut berjalan dalam suatu kerangka yang menuntut konsistensi pada prinsip good governance. Artinya, pengelolaan keuangan bukan hanya sekadar prosedural, melainkan juga harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas fiskal, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.